Berita Politik Dalam Negeri

Sikap dan Tanggapan Terkini Ketum Demokrat AHY soal KLB Sumut

Sikap dan Tanggapan Terkini Ketum Demokrat AHY soal KLB Sumut – Menyusul munculnya Konferensi Khusus (KLB) Delhi Selden di Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Argus Harimudi Yudhoyono (AHY) tetap bungkam, dan dalam konferensi tersebut menunjuk Kepala Staf Moeldoko sebagai ketuanya.

Sikap dan Tanggapan Terkini Ketum Demokrat AHY soal KLB Sumut

Sumber : nasional.sindonews.com

imrpublications – AHY kembali menyikapi KLB Demokrat, kali ini dia mempertemukan 34 pimpinan Komite Perwakilan Daerah (DPD).

“Tentunya saya juga akan mengadakan pertemuan dengan Ketua DPD setingkat yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Nanti malam ini saya akan terus bertemu dengan DPC 514 Bupati dan Bupati,” kata AHY di sela-sela pimpinan Partai Demokrat itu saat ditemui, Ahad (16/2). 7/3/2021).

Kemudian, AHY menegaskan, bukan hanya KLB Deli Serdang sendiri yang menjadi masalah, tapi semua kader Demokrat.

“Ada berbagai faktor di sini, dan saya tidak sendiri. Jika ada yang mengatakan ini adalah masalah AHY, maka itu terlalu kecil. Tapi ini untuk kita semua, para pemimpin, pengurus, dan kader Demokrat. Ini pertanyaan atau ujian tidak peduli dimanapun Anda berada, “kata AHY.

AHY juga menyinggung soal keputusan Moeldoko menerima KLB sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dia menilai mantan Panglima TNI itu hanya ingin memiliki Partai Demokrat.

Berikut adalah daftar sikap dan tanggapan terbaru AHY terhadap KLB Demokrat di Deli Serdang yang disusun oleh Liputan6.com:

1. Kumpulkan 34 DPD Partai Demokrat

Sumber : nasional.kompas.com

Ketua Umum Partai Demokrat Argus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak tinggal diam usai hadirnya Sidang Istimewa Sedan Delhi (KLB) di Sumut, Sumut menunjuk Moeldoko, Direktur Kantor Presiden, sebagai ketuanya.

AHY segera memanggil 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Tentunya saya juga akan mengadakan pertemuan dengan DPD setingkat presiden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Nanti malam ini saya akan terus bertemu dengan para Bupati DPC 514 kabupaten dan kabupaten,” kata AHY di sela-sela pimpinan Partai Demokrat itu.

Baca juga : Fakta-fakta Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos

2. Bukan Hanya Persoalan Internal Partai

Sumber : nasional.tempo.co

Ketua Umum Partai Demokrat Argus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak tinggal diam usai hadirnya Sidang Istimewa Sedan Delhi (KLB) di Sumut, Sumut menunjuk Moeldoko, Direktur Kantor Presiden, sebagai ketuanya.

AHY segera memanggil 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Tentunya saya juga akan mengadakan pertemuan dengan DPD setingkat presiden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Nanti malam ini saya akan terus bertemu dengan para Bupati DPC 514 kabupaten dan kabupaten,” kata AHY di sela-sela pimpinan Partai Demokrat itu.

Menurut dia, Partai Demokrat memiliki hak dan kewajiban moral untuk menentang kampanye pengambilalihan Demokrat secara ilegal.

Dia mengatakan, jika mereka tetap diam, itu sama dengan Partai Demokrat, yang memungkinkan mereka yang bersekongkol karena motif pribadi, uang, kekuasaan, dan status untuk mendapatkan kekuasaan dengan kemampuan terbaik mereka.

Dia berkata: “Ini adalah contoh demokrasi yang buruk. Banyak orang di komunitas yang lebih luas mengatakan ini terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak.”

3. Sebut Banyak Pendiri Demokrat Bersamanya

Sumber : id.berita.yahoo.com

AHY menggelar pertemuan khusus (KLB) dengan elit Partai Demokrat di Deli Serdang. AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) menegaskan, KLB bukan hanya urusannya, tapi seluruh kader Partai Demokrat.

“Ada berbagai faktor di sini, dan saya tidak sendiri. Kalau ada yang bilang ini masalah AHY, itu AHY yang sangat kecil. Tapi bagi kita semua, semua pimpinan, pengurus dan kader Itu adalah pertanyaan atau ujian bagi Partai Demokrat di mana pun itu, “kata AHY.

AHY mengatakan bahwa sekretaris jenderal Teuku Riefky Harsya, bendahara Renville Antonio dan Andi Mallarangeng, dewan senior Partai Demokrat, hadir dalam pertemuan tersebut.).

“Harus ditegaskan bahwa majelis tinggi partai adalah forum yang sangat dihormati. Ketua majelis partai itu adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tentu tidak masuk akal mengatakan itu menurut KLB , MTP sudah tidak berlaku lagi, Deli Serdang, Karena ini bagian dari AD ART PD.

Kemudian, AHY menyebut Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Joko Wijiyanto, Ketua Panitia Pertimbangan, dan Pengadilan Partai Nachrowi Ramli. Selain itu, ada Wakil Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Edhie Baskoro Yudhoyono), Marwan Cik Asan, dan Benny K Herman (Benny K Herman).

“Ada juga ketua wakil yang juga pendiri Demokrat, Febri “Rumangkang”. Jadi, kalau ada yang mewakili pendiri Partai Demokrat, maka ada pula pendiri Partai Demokrat dan banyak pendiri lainnya yang punya keterkaitan dengan itu. Partai Demokrat. Kami. Jangan khawatir, berbahagialah, “ujarnya.

AHY juga mengatakan bahwa Herman Caron, Didek Mucriato, Didier Youssef dan Vaseken, wakil menteri dan kader partai besar yang setia padanya. Menurut dia, banyak tokoh senior lainnya juga ikut memperjuangkan Partai Demokrat bersamanya.

AHY menjelaskan: “Mereka adalah pejuang dan pejuang yang sah. Mereka tidak selalu berteriak, tetapi mereka memiliki ketekunan dan tekad untuk terus memajukan Partai Demokrat.”

4. Salut pada Moeldoko yang Pakai Jaket Demokrat

Sumber : makassar.terkini.id

AHY menyindir sikap Moeldoko, Direktur Kantor Kepresidenan, saat menghadiri Rapat Khusus (KLB) Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara dengan mengenakan jas Partai Demokrat.

Ia juga heran dengan pihak yang mengaku Sumut memiliki KLB Deli De Serdang.

AHY mengatakan: “Saya memberi penghormatan kepada Moeldoko dan siapa saja yang tampaknya legal dalam KLB ilegal Deli Serdang. Mereka memakai jaket Partai Demokrat. Itu bukan hak mereka. Lalu saya katakan bahwa saya yang berkuasa sekarang.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak punya alasan. Tapi mereka ada di sana. Itu adalah sikap dan perilaku mereka.”

5. Singgung Moeldoko Tak Ksatria

Sumber : wartakota.tribunnews.com

Menurut AHY, penobatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang itu sangat tercela, bukan kesatria.

Kepindahan mantan Panglima TNI itu dinilai memalukan karena jauh dari moralitas dan keberpihakan.

AHY mengatakan dualisme Partai Demokrat berbeda dengan partai lain yang pernah mengalami hal serupa.

Ia mengatakan, karena Moeldoko adalah aktor luar, ia kemudian mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan ilegal.

Ia menjelaskan: “Saya hanya mengajak semua kader utama dan pemilih, bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk menilai apakah perilaku ini bisa ditiru, dan bisa menjadi contoh bagi kita semua.”

6. Tegaskan Moeldoko Hanya Ingin Memiliki Tapi Tak Mencintai

Sumber : nasional.kompas.com

Selain itu, AHY menyebut Moeldoko tidak mencintai Partai Demokrat. Dia menilai mantan Panglima TNI itu hanya ingin memiliki Partai Demokrat.

Dia mengatakan: “Dia mengatakan bahwa saudara laki-laki Moeldoko mencintai Partai Demokrat. Dia mengatakan bahwa beberapa orang mengatakan cinta itu tidak perlu. Jelas, KSP Moeldoko tidak menyukainya, tetapi ingin memiliki Partai Demokrat.”

Ia mengatakan bahwa setiap parpol memiliki masalah internal dan dinamisnya masing-masing. Hal ini terjadi karena sebagian kader kecewa atau terluka karena kepentingannya sendiri tidak terealisasi.

AHY berkata: “Ini normal, dan kami juga memiliki semua alat untuk menyelesaikan masalah keluarga partai.”

Meski begitu, AHY mengatakan gejolak di Partai Demokrat adalah soal lain. Pasalnya, Moeldoko adalah aktor luar yang telah mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal dan ilegal.

Baca juga : 6 Hal Dugaan Dan Nama-nama Terduga Kudeta di Partai Demokrat

7. Sikap Pemerintah Merespons Kudeta di Partai Demokrat

Sumber : republika.co.id

Rapat khusus (KLB) yang digelar Ketua Umum Partai Demokrat Argus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memanaskan politik dan mendorong pemerintah segera bertindak. Di KLB, Kepala Staf (KSP) Morko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Ketika kubu anti-AHY mendaftarkan pengelolaan versi KLB ke Kementerian Hukum dan HAM, perdebatan pengambilalihan Demokrat atau kudeta kepemimpinan akan semakin besar. Banyak pengamat politik dan Demokrat meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap. Pasalnya, sengketa melibatkan anggota kabinet pemerintah.

Lantas, bagaimana sikap pemerintah terhadap masalah ini? Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan perdebatan perpanjangan kubu AHY yang berseberangan.

Cara ini baru bisa digunakan jika panitia KLB dari fraksi anti AHY melaporkan hasil kegiatannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Mahfud dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021), mengatakan: “Sejauh menyangkut kasus KLB atau gugatan Partai Demokrat di deliserdang, pemerintah akan menyelesaikannya sesuai undang-undang.”

Sejauh ini, pemerintah belum bisa mempertimbangkan ada tidaknya wabah kubu anti AHY. Pasalnya, hasil agenda pelaksanaan tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jika hasil KLB kubu oposisi AHY sudah diserahkan, maka Kementerian Hukum dan HAM otomatis akan mencatat dua versi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD / ART) perseroan.

Pertama, AD / ART ada dalam struktur kepemimpinan AHY. Sejak tahun 2020, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-09.AH.11.01 (atas persetujuan amandemen UUD dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pada 18 Mei), Iklan / ART ini telah diterbitkan sejak tahun 2020 Telah diakui oleh pemerintah sejak saat itu. 2020. Kemudian, melalui kubu transisi KLB anti AHY AD / ART Moeldoko menduduki posisi kepemimpinan.

Namun, Mahfoud mengatakan, AD / ART 2020 akan menjadi pijakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mahfud mengatakan: “Sejauh ini, AD / ART legal akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020, yang akan menjadi dasar utama.”

Ia mengatakan: “Lalu, jika ada yang ingin berubah, kami akan meminta , bagaimana cara mengubah Siapa yang berubah? Apa forumnya? Apakah orang-orang yang berpartisipasi dalam forum itu legal? Semuanya akan memiliki nilai. “

Similar Posts